Mengapa SDF Bertahan tak Mau Gabung Suriah

Pilihan pimpinan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi unsur YPG/PKK untuk tidak bergabung dengan pemerintah Suriah terus memunculkan tanda tanya, terutama ketika wilayah kekuasaan mereka kian menyusut. Di tengah tekanan militer, politik, dan ekonomi, keputusan mempertahankan struktur otonom justru dinilai sebagai langkah strategis yang dihitung matang.

Sejak awal, proyek politik SDF tidak sekadar bersifat lokal, melainkan ideologis. YPG/PKK membawa konsep konfederalisme demokratik yang bertentangan dengan model negara terpusat ala Damaskus. Bergabung dengan pemerintah berarti mengakhiri eksperimen politik tersebut dan menempatkan elite SDF di bawah kendali penuh negara.

Dari sisi kekuasaan, kontrol teritorial—sekecil apa pun—masih memberi SDF posisi tawar. Selama mereka menguasai wilayah, Damaskus dan aktor eksternal tidak bisa mengabaikan keberadaan mereka. Integrasi penuh akan mengubah mereka dari aktor mandiri menjadi bagian dari birokrasi, dengan risiko kehilangan pengaruh.

Faktor ekonomi juga memainkan peran besar. Penguasaan wilayah memungkinkan SDF mengelola sumber daya lokal, mulai dari pertanian, perdagangan lintas wilayah, hingga sisa-sisa pendapatan energi. Meski pendapatan itu menurun drastis, kendali langsung atas ekonomi lokal tetap dianggap lebih aman dibanding bergantung pada anggaran negara.

Aspek keamanan elite menjadi pertimbangan lain yang tak kalah penting. Banyak pimpinan YPG/PKK memiliki rekam jejak konflik panjang dan hubungan dengan PKK yang dianggap ancaman oleh Turki. Integrasi ke dalam negara tidak menjamin perlindungan jangka panjang bagi mereka dari tekanan regional.

Dalam konteks ini, mempertahankan wilayah berarti mempertahankan “zona aman politik”. Wilayah memberi perlindungan, ruang manuver, dan kemampuan mengatur ritme negosiasi dengan Damaskus maupun pihak luar.

Perbandingan dengan situasi Druze di Suwaida kerap muncul. Seperti milisi Druze, SDF juga berupaya mempertahankan kontrol lokal sembari menghadapi negara. Namun perbedaannya terletak pada sifat gerakan. Milisi Druze bersifat lokal dan defensif, sementara SDF membawa agenda ideologis yang lebih luas.

Karena itu, Damaskus memandang SDF bukan sekadar aktor lokal, melainkan simpul dari persoalan regional. Hal ini membuat integrasi ala Suwaida sulit diterapkan pada wilayah SDF.

Di antara wilayah yang tersisa, Kobane memiliki makna khusus. Kota ini bukan hanya titik geografis, tetapi simbol politik dan ideologis bagi YPG/PKK. Pertempuran melawan ISIS pada 2014 menjadikan Kobane ikon perlawanan yang diakui secara global.

Bagi SDF, kehilangan Kobane berarti kehilangan simbol legitimasi. Kota itu menjadi bukti narasi bahwa proyek mereka pernah “menang” dan layak dipertahankan, baik di mata pendukung internal maupun simpatisan internasional.

Secara praktis, Kobane juga berfungsi sebagai jangkar organisasi. Dari sana, struktur komando, mobilisasi kader, dan kesinambungan ideologi dapat dipertahankan meski wilayah lain tergerus.

Selain itu, posisi geografis Kobane di perbatasan Turki memberi nilai strategis. Keberadaannya memaksa Ankara, Damaskus, dan aktor internasional untuk terus memperhitungkan SDF dalam setiap kalkulasi keamanan di utara Suriah.

Secara ekonomi, Kobane memang tidak sekaya wilayah timur yang memiliki ladang minyak. Namun nilainya terletak pada simbolisme dan kesinambungan kontrol, bukan pada pendapatan semata.

Dari sudut pandang psikologis, mempertahankan satu kota ikonik lebih baik daripada kehilangan semuanya. Kobane menjadi pusat narasi bahwa otonomi belum sepenuhnya runtuh.

Namun strategi ini juga membawa risiko besar. Semakin kecil wilayah yang dikuasai, semakin tinggi biaya mempertahankannya, baik secara militer maupun sosial.

Ketegangan dengan komunitas Arab di sekitarnya, tekanan Turki, dan keterbatasan sumber daya membuat model ini sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Meski demikian, pimpinan SDF tampaknya menilai bahwa bertahan dengan wilayah terbatas masih lebih menguntungkan daripada melebur ke dalam negara tanpa jaminan politik.

Bagi mereka, integrasi penuh berarti akhir dari proyek, hilangnya kontrol ekonomi, dan potensi kerentanan elite.

Selama Kobane masih berdiri di bawah kendali mereka, SDF masih memiliki simbol, posisi tawar, dan alasan untuk terus eksis.

Dalam konteks Suriah pascakonflik, pilihan ini mencerminkan dilema antara realisme politik dan ambisi ideologis yang belum sepenuhnya padam.

Dari sudut pandang politik etnik, sikap pimpinan SDF yang didominasi unsur YPG/PKK untuk mempertahankan wilayah tersisa juga dinilai lebih menguntungkan bagi posisi mereka sendiri. Di tengah realitas bahwa semakin banyak tokoh Kurdi memilih mendukung pemerintah Suriah, penguasaan teritorial memberi SDF ruang untuk tetap tampil sebagai representasi utama “isu Kurdi” di Suriah.

Dalam beberapa tahun terakhir, figur Kurdi pro-pemerintah kian menonjol, baik melalui partai politik legal, jabatan administratif, maupun struktur negara. Kehadiran tokoh Kurdi dalam kabinet dan parlemen menunjukkan bahwa Damaskus tidak sepenuhnya menutup ruang representasi etnik, sekaligus mengurangi klaim SDF sebagai satu-satunya wakil Kurdi Suriah.

Di tingkat sosial, dukungan terhadap pemerintah juga datang dari sejumlah kabilah Kurdi yang memiliki sejarah panjang relasi dengan negara. Kabilah-kabilah ini cenderung memprioritaskan stabilitas dan keamanan dibanding proyek otonomi bersenjata, sehingga tidak selalu sejalan dengan agenda PKK/SDF.

Dalam konteks ini, jika SDF melebur ke dalam negara, mereka akan berhadapan langsung dengan elit Kurdi lain yang sudah lebih dulu berakar di struktur resmi. Secara politik, posisi YPG/PKK justru bisa terpinggirkan oleh rival etniknya sendiri.

Dengan mempertahankan wilayah yang secara de facto dimonopoli PKK/SDF, pimpinan mereka dapat membangun ruang politik tertutup yang tidak bisa dimasuki oleh tokoh Kurdi pro-pemerintah. Wilayah ini berfungsi sebagai panggung eksklusif bagi narasi dan kepemimpinan mereka.

Kontrol teritorial tersebut memungkinkan SDF memproyeksikan gagasan tentang “Kurdistan versi Suriah” yang mandiri, meski dalam skala terbatas. Keberadaan wilayah ini menjadi simbol bahwa proyek politik Kurdi ala PKK masih hidup dan berbeda dari jalur kompromi dengan Damaskus.

Secara simbolik, wilayah itu juga dipakai untuk membingkai ulang sejarah konflik. Pengorbanan besar, termasuk jatuhnya banyak korban jiwa, disajikan sebagai harga yang harus dibayar demi “hak menentukan nasib sendiri”, bukan sebagai ambisi politik elite semata.

Narasi ini penting bagi konsolidasi internal. Selama wilayah otonom masih ada, pimpinan SDF dapat mengklaim bahwa pengorbanan tersebut belum sia-sia dan tujuan akhir belum tercapai sepenuhnya.

Namun, strategi ini juga mengandung paradoks. Untuk mempertahankan legitimasi etnik, SDF justru harus memonopoli representasi Kurdi di wilayahnya, sering kali dengan menyingkirkan suara Kurdi lain yang berbeda pandangan.

Pada akhirnya, dari perspektif politik etnik, mempertahankan wilayah memberi SDF keuntungan strategis jangka pendek. Mereka tetap menjadi pusat gravitasi isu Kurdi Suriah, meski harus menghadapi kritik bahwa proyek tersebut dibangun di atas konflik panjang dan pengorbanan nyawa yang besar.

Strategi mempertahankan wilayah dan otonomi terbatas yang dijalankan pimpinan SDF tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil pembelajaran panjang dari pengalaman gerakan Kurdi di berbagai negara. Pola yang sama menunjukkan bahwa gerakan Kurdi kerap mengombinasikan jalur integrasi negara dan perlawanan bersenjata secara paralel, tergantung ruang politik yang tersedia.

Di Iran, misalnya, terdapat realitas ganda di kalangan Kurdi. Di Mahabad dan wilayah sekitarnya, banyak tokoh Kurdi yang berpartisipasi dalam struktur negara dan mendukung pemerintah pusat. Namun pada saat yang sama, masih ada kelompok Kurdi bersenjata yang memilih jalur pemberontakan dan menolak integrasi penuh dengan Teheran.

Situasi serupa juga terlihat di Turki. Sebagian Kurdi terlibat aktif dalam proses politik formal melalui partai-partai yang duduk di parlemen dan pemerintahan lokal. Di sisi lain, PKK tetap memelihara opsi perjuangan bersenjata, menjadikan konflik Kurdi-Turki berlangsung dalam dua jalur yang saling berseberangan.

Pengalaman Irak bahkan memberi pelajaran yang lebih konkret. Setelah dekade konflik, Kurdi Irak berhasil memperoleh wilayah otonomi yang diakui secara de facto dan kemudian de jure. Pemerintahan Daerah Kurdistan Irak menjadi contoh bahwa kontrol teritorial dapat berujung pada legitimasi politik dan ekonomi yang relatif stabil.

Bagi SDF dan unsur YPG/PKK, contoh Irak menjadi referensi paling menggoda. Wilayah otonomi dipandang sebagai benteng terakhir untuk menjaga agenda politik Kurdi dari dominasi negara pusat, sekaligus sebagai basis tawar-menawar jangka panjang.

Namun, ada pula pelajaran pahit dari kawasan lain yang tidak ingin mereka ulangi. Di Armenia dan Azerbaijan, komunitas Kurdi pernah terlibat dalam eksperimen negara atau entitas politik sendiri pada masa lalu, tetapi usia proyek tersebut sangat singkat dan berakhir dengan runtuhnya struktur politiknya.

Pasca-konflik Armenia-Azerbaijan, banyak Kurdi di wilayah itu akhirnya melebur ke dalam identitas kewarganegaraan Armenia dan Azerbaijan. Identitas politik Kurdi kehilangan ruang teritorial, dan aspirasi kolektifnya memudar seiring waktu.

Skenario seperti ini dipandang sebagai kegagalan strategis oleh banyak kelompok Kurdi bersenjata. Hilangnya wilayah berarti hilangnya alat utama untuk mempertahankan identitas politik yang terorganisasi.

Dalam konteks Suriah, pengalaman koridor Lachin dan dinamika pasca-perang Karabakh menjadi peringatan tersendiri. Kehilangan kendali wilayah bisa berarti akhir dari proyek politik, bukan sekadar kekalahan militer.

Karena itu, mempertahankan wilayah—sekecil apa pun—dipandang lebih rasional daripada melebur sepenuhnya ke dalam negara. Bagi pimpinan SDF, pilihan ini bukan sekadar soal hari ini, melainkan upaya menghindari nasib politik yang pernah dialami komunitas Kurdi di tempat lain.

Baca selengkapnya