Maruf Amin Buka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019, Ini Harapannya

ilustrasi

WARGA NU MENANGKAN PBB 2024 -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia bisa memiliki pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah yang besar. Bahkan, hingga melampaui beberapa negara muslim lainnya, seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia. (baca)

"Kami ingin mengejar negara dengan mayoritas muslim lainnya," ucap Ma'ruf di sela perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di JCC, Jakarta, Rabu (12/11).

Berdasarkan catatannya, pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia baru mencapai 6,8 persen pada Januari 2019. Kontribusi pangsa pasar terbesar disumbang oleh sektor perbankan syariah sekitar 5,6 persen.

Sisanya, berasal dari sektor keuangan non bank, seperti asuransi dan pembiayaan syariah. Selain itu, juga disumbang oleh ekonomi riil, seperti industri halal.

Secara internasional, pasar keuangan syariah Indonesia berada di peringkat 10 dari 131 negara di dunia. Khusus untuk perbankan syariah, aset bank syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 di dunia.

Sementara itu, negara-negara muslim lainnya memiliki pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah yang lebih tinggi dari Indonesia. Tercatat pangsa pasar syariah Mesir sekitar 9,5 persen, Pakistan 10,4 persen, dan Malaysia 28,2 persen.

"Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah," katanya.

Ma'ruf mengungkapkan beberapa jurus telah disiapkan untuk mengembangkan pasar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Pertama, membangun industri produk halal.

Lihat juga: Erick Thohir Ajak Ahok Urus BUMN
"Jangan hanya kita jadi negara yang beri sertifikat halal dan menjadi konsumen produk halal, tapi kita mau Indonesia jadi negara produsen produk halal yang ekspor ke mana-mana," terangnya.

Kedua, memaksimalkan dana sosial seperti wakaf dan zakat sebagai sumber pembiayaan baru. Misalnya, menjadikan tanah wakaf sebagai lokasi pembangunan fasilitas untuk umat.

Ketiga, pengembangan dan perluasan kegiatan ekonomi syariah berorientasi bisnis. Misalnya, di berbagai pondok pesantren dan pengembangan bank wakaf mikro.

"Saya ingin ekonomi dan keuangan syariah bisa mendorong arus baru ekonomi Indonesia," ungkapnya.

Keempat, melakukan pengembangan keuangan syariah secara bersama-sama dengan keuangan konvensional. Menurutnya, pengembangan kedua sektor itu seharusnya bersinergi, bukan saling terbentur.

Tak ketinggalan, untuk memberi dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Revisi itu, sambungnya, menyangkut struktur kelembagaan yang menempatkan presiden sebagai ketua umum dan wakil presiden sebagai ketua harian.

"Perubahan kelembagaan dan pengembangan ekonomi ini saya harap dapat mempercepat dan memperluas ekonomi syariah dalam rangka memperkuat ekonomi nasional," pungkasnya.